CompileDaily
Hardware

AS Wajibkan Lisensi Chip AI ke 5 Negara Termasuk Indonesia, Akses Jarak Jauh Ikut Dibatasi

Admin CompileDaily ·
Bagikan WhatsApp X Facebook Threads

Celah yang paling sering dipakai untuk menyiasati larangan ekspor chip AI bukan penyelundupan fisik, melainkan sewa komputasi di pusat data negara ketiga. Washington kini mencoba menutupnya lewat aturan yang menyebut Indonesia secara eksplisit.

Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) menerbitkan aturan sementara pada Senin (16/11/2026) yang mewajibkan lisensi untuk ekspor, reekspor, atau transfer semikonduktor canggih ke Brasil, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, sebagaimana dilaporkan CBS News. Dokumen aturan berjudul "Addressing Remote Access to Advanced Semiconductors" yang dipublikasikan Biro Industri dan Keamanan (BIS) itu terdaftar dengan nomor RIN 0694-AK50.

Lisensi baru untuk lima negara

Menurut CBS News, kewajiban lisensi tersebut berlaku di atas persyaratan yang sudah ada. Regulasi ekspor sebelumnya hanya menyasar semikonduktor paling canggih. Teks aturan BIS menyebut kebijakan peninjauannya dilakukan kasus per kasus, dengan mempertimbangkan efektivitas rezim kendali ekspor di negara tujuan.

Seorang juru bicara Departemen Perdagangan, yang tidak disebutkan namanya, menyatakan aturan ini dirancang agar pembatasan akses ke teknologi sensitif AS tidak bisa disiasati lewat pengaturan komputasi jarak jauh di pusat data negara ketiga. Menteri Perdagangan berwenang menambah negara lain ke daftar tersebut.

Ambang 12 juta TPP di pusat data

Bagian yang paling teknis ada pada akses jarak jauh. Aturan itu melarang penyediaan chip canggih tanpa lisensi kepada pusat data, termasuk pusat data yang tertaut secara digital, yang kapasitasnya melampaui 12.000.000 aggregate TPP bagi perusahaan berkantor pusat di Makau atau Country Group D:5. TPP (Total Processing Performance) adalah ukuran daya olah chip yang dipakai regulasi ekspor AS, dan D:5 adalah kelompok negara dalam regulasi itu yang mencakup China.

Untuk perusahaan yang melayani klien dari kelompok tersebut, permohonan lisensi pada dasarnya berstatus presumption of denial atau cenderung ditolak. Pusat data yang sudah melayani klien D:5 diberi waktu 90 hari sejak aturan berlaku untuk mengajukan lisensi. Tidak ada pengecualian lisensi yang bisa mengesampingkan larangan ini, dan sistem rekomendasi komersial dikecualikan selama operatornya melaporkan nama perusahaan, total TPP, serta uji tuntas.

Lihat Layanan Kami

Pengecualian bagi pengguna AS dan laporan bulanan

Pengguna akhir yang berkantor pusat di AS, atau induk usahanya berbasis di AS, dikecualikan dari lisensi lima negara selama pengirimnya mematuhi kewajiban lapor. Laporan itu harus diserahkan paling lambat hari kerja pertama bulan setelah transaksi. Isinya mencakup pihak yang terlibat, induk usaha penerima, negara tujuan, nama produk, nilai TPP, jumlah, dan tanggal.

Bagi operator pusat data di Indonesia, ketentuan ini berarti pasokan chip untuk klien internasional bisa memerlukan dokumentasi tambahan. Seberapa besar dampaknya belum bisa dipastikan karena rincian penerapan di lapangan belum dijelaskan. Nvidia, yang kartu grafisnya menjadi tulang punggung pusat data AI generasi Vera Rubin, tidak disebut memberi tanggapan dalam laporan CBS News.

Aturan era Biden resmi dicabut

Aturan yang sama sekaligus mencabut AI Diffusion Rule yang diterbitkan pada 15 Januari 2025, termasuk pengecualian lisensi AIA dan sistem tingkatan negara di dalamnya. Dalam bagian pertimbangan, BIS menyebut alasan keamanan nasional, di antaranya pengembangan senjata pemusnah massal, serangan siber zero-day terhadap infrastruktur kritis, dan pergeseran keseimbangan kekuatan militer. Dokumen ditandatangani Under Secretary for Industry and Security, Jeffrey I. Kessler.

Tanggal berlaku belum tertulis

Versi dokumen yang dipublikasikan belum memuat tanggal terbit di Federal Register. Aturan berlaku sejak tanggal publikasi tersebut, dan komentar publik diterima hingga 60 hari setelahnya melalui regulations.gov, menurut ringkasan The D*AI*LY Brief yang cocok dengan teks BIS. Pengiriman yang sudah dalam perjalanan saat aturan terbit diberi tenggang 30 hari.

Yang kini ditunggu adalah tanggal publikasi resminya, dan apakah pemerintah Indonesia maupun operator pusat data lokal mengajukan komentar sebelum tenggat 60 hari itu habis.

Komentar (0)

Masuk untuk menulis komentar.

Belum ada komentar.

Kami memakai cookie untuk analisis kunjungan dan iklan yang relevan. Baca Kebijakan Privasi kami.